SELASA, 28 JUNI 2022

 

Puskeu POLRI "TEPAT"
Tertib, Efektif-Efisien, Partisipatif,
Akuntabel dan Terpercaya
  • BERANDA
  • PROFIL
    • Sejarah Singkat
    • Visi & Misi
    • Lambang Puskeu Polri
    • Pejabat Puskeu Polri
    • Kapuskeu Dari Masa ke Masa
    • Kebijakan Pimpinan
    • Bidkeu
  • BIDKEU

    PUSKEU POLRI

    • Bidkeu I
    • Bidkeu II

    BIDKEU POLDA

    • BIDKEU I
    • BIDKEU II
    • BIDKEU POLDA SULAWESI BARAT
    • BIDKEU POLDA PAPUA BARAT
    • BIDKEU POLDA ACEH
    • BIDKEU POLDA SUMATERA UTARA
    • BIDKEU POLDA SUMATERA BARAT
    • BIDKEU POLDA RIAU
    • BIDKEU POLDA BENGKULU
    • BIDKEU POLDA JAMBI
    • BIDKEU POLDA SUMATERA SELATAN
    • BIDKEU POLDA LAMPUNG
    • BIDKEU POLDA KALIMANTAN UTARA
    • BIDKEU POLDA METRO JAYA
    • BIDKEU POLDA JAWA BARAT
    • BIDKEU POLDA JAWA TENGAH
    • BIDKEU POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
    • BIDKEU POLDA JAWA TIMUR
    • BIDKEU POLDA BALI
    • BIDKEU POLDA NUSA TENGGARA BARAT
    • BIDKEU POLDA NUSA TENGGARA TIMUR
    • BIDKEU POLDA KALIMANTAN BARAT
    • BIDKEU POLDA KALIMANTAN SELATAN
    • BIDKEU POLDA KALIMANTAN TENGAH
    • BIDKEU POLDA KALIMANTAN TIMUR
    • BIDKEU POLDA SULAWESI SELATAN
    • BIDKEU POLDA SULAWESI TENGGARA
    • BIDKEU POLDA SULAWESI TENGAH
    • BIDKEU POLDA SULAWESI UTARA
    • BIDKEU POLDA MALUKU
    • BIDKEU POLDA PAPUA
    • BIDKEU POLDA KEPULAUAN RIAU
    • BIDKEU POLDA BANGKA BELITUNG
    • BIDKEU POLDA BANTEN
    • BIDKEU POLDA GORONTALO
    • BIDKEU POLDA MALUKU UTARA
  • TUPOKSI

    UNSUR PIMPINAN

    • Kapuskeu Polri

    UNSUR PEMB PIMP DAN PELAKS STAF

    • Ses
    • Urkeu

    UNSUR PELAKSANA TEKNIS

    • Bidang Pembiayaan
    • Bidang Pembiayaan
    • Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan
    • Bidang Pengendalian
    • Bidang Verifikasi

    UNSUR PELAKSANA UTAMA

    • Bidang Mabes

     

    STRUKTUR ORGANISASI

    • Struktur Organisasi
  • PELAYANAN
    • Gaji
    • Tunjangan Kinerja
    • Penerimaan Negara Bukan Pajak
    • Badan Layanan Umum
    • Tunjangan Khusus
    • PLN / PHDN
    • Anggaran yang Bersifat Khusus Berdasarkan Direktif Kapolri
    • Laporan Keuangan
    • Administrasi Perwabkeu
  • INFORMASI PUBLIK
    • Informasi Berkala
    • Informasi serta Merta
    • Informasi Setiap Saat
    • Informasi Dikecualikan
    • Peraturan Perundang-undangan
    • Transparansi Anggaran
  • BERITA

    Kegiatan Puskeu

    • Puskeu Polri
    • Bidang Pembiayaan
    • Bidang Aplikasi dan Pelaporan Keuangan
    • Bidang Pengendalian
    • Bidang Verifikasi
    • Bidkeu I
    • Bidkeu II
    • Pengumuman
    • Sosok
    • Lain-lain
  • GALERI

    Galeri Kami

    • Galeri Foto
    • Galeri Video
  • PENGADUAN
SELAMAT DATANG
  • BERANDA
  • PROFIL
    • Sejarah Singkat
    • Visi & Misi
    • Lambang Puskeu Polri
    • Pejabat Puskeu Polri
    • Kapuskeu Dari Masa ke Masa
    • Kebijakan Pimpinan
    • Bidkeu
  • TUPOKSI
    • UNSUR PIMPINAN
    • Kapuskeu Polri
    • UNSUR PEMB PIMP DAN PELAKS STAF
    • Ses
    • Urkeu
    • UNSUR PELAKSANA TEKNIS
    • Bidang Pembiayaan
    • Bidang Pembiayaan
    • Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan
    • Bidang Pengendalian
    • Bidang Verifikasi
    • UNSUR PELAKSANA UTAMA
    • Bidang Mabes
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • Struktur Organisasi
  • PELAYANAN
    • Gaji
    • Tunjangan Kinerja
    • Penerimaan Negara Bukan Pajak
    • Badan Layanan Umum
    • Tunjangan Khusus
    • PLN / PHDN
    • Anggaran yang Bersifat Khusus Berdasarkan Direktif Kapolri
    • Laporan Keuangan
    • Administrasi Perwabkeu
  • INFORMASI PUBLIK
    • Informasi Berkala
    • Informasi serta Merta
    • Informasi Setiap Saat
    • Informasi Dikecualikan
    • Peraturan Perundang-undangan
    • Transparansi Anggaran
  • BERITA
    • Pengumuman
    • Pengumuman
    • Kegiatan Puskeu
    • Puskeu Polri
    • Bidang Pembiayaan
    • Bidang Aplikasi dan Pelaporan Keuangan
    • Bidang Pengendalian
    • Bidang Verifikasi
    • Bidkeu I
    • Bidkeu II
    • Sosok
    • Sosok
    • Lain-lain
  • GALERI
    • Galeri Foto
    • Galeri Video
  • PENGADUAN

Evaluasi Kinerja Enam Jenis Pelayanan Publik Balitbang Hukum dan HAM menuju Satuan Kerja Berpredikat WBBM


Jakarta (12/08) – layanan publik merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi yang tidak bisa dipisahkan. Layanan publik yang baik adalah pelayanan yang bisa memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Balitbang Hukum dan HAM saat ini sudah memiliki 6 layanan publik unggulan diantaranya SIPKUMHAM, 3AS, ASA dan e-Litbang sebagai penentu topik penelitian dan kajian, layanan Narasumber, layanan E-jurnal yang sudah sampai sinta 2, layanan E-book, layanan perpustakaan, dan layanan Obrolan Peneliti (OPini). Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, menyatakan bahwa sebenarnya kita sudah memiliki Asas dari Kementerian Keuangan yang berdasar pada hasil kerja. “Jika kita berdasar pada asas tersebut, saya yakin kita berada di jalan yang tepat, untuk itu penting bagi kita untuk benar-benar memikirkan bagaimana hasil kerja 6 pelayanan publik yang dimiliki Balitbang Hukum dan HAM,” pesan Utami.

 

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB, Jeffrey Erlan Muller, mengatakan bahwa ada 14 konsep pelayanan publik, selain itu dalam penetapan pelayanan publik harus menyertakan masyarakat dan pihak terkait yang akan menggunakan pelayanan publik. “14 Konsep ini merupakan dasar penetapan pelayanan publik, jika 14 unsur ini dilanggar maka konsekuensinya para pegawai yang bersangkutan bisa dikenakan pelanggaran, bahkan bisa diberhentikan dari jabatannya, selain itu juga penting adanya sebuah evaluasi dan pemantauan agar pelayanan publik yang ada di Balitbang Hukum dan HAM selalu bisa diperbaiki dan terus berinovasi,” ujar Jeffrey.

 

Patnuaji A. Indrarto, Asisten Utama Ombudsman RI, mengatakan bahwa tugas Ombudsman RI dalam penilaian Pelayanan Publik untuk penilaian Zona Integritas adalah sebagai Tim Penilai Nasional (TPN) yang menggunakan dua unsur yaitu Survei Kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Tindak Lanjut Laporan Masyarakat. “Untuk meningkatkan pelayanan publik diharapkan ada pembentukan focal point di setiap Instansi penyelenggaraan dengan adanya media koordinasi dalam mendorong komitmen penyelenggara pelayanan publik secara aktif melalui pengawasan publik,” tambah Patnuaji.

 

Ferdhy Risyad, Satgas Program Pengendalian Gratifikasi KPK, dalam paparannya juga mengatakan bahwa persepsi masyarakat tentang gratifikasi di pelayanan publik tahun ini menurun daripada tahun 2020. Kemenkumham masuk TOP 15 dalam hal Integritas dari sisi persepsi dan pengalaman Pegawai Internal, External dan Expert. “untuk Balitbang Hukum dan HAM sendiri berdasarkan penilaian IPK (Indeks Persepsi Korupsi) IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Balitbang sendiri sudah baik baik dari eksternal maupun internal pegawai,” ujar Ferdhy.

 

Kegiatan ini mengundang 3 narasumber yang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenpanRB RI), Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan diikuti secara daring oleh seluruh pegawai di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM. (*Humas)

 

 

 

PUSAT KEUANGAN POLRI

Gedung TNCC Lantai 6 Mabes Polri
Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1,
Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

 polripuskeu@gmail.com


REFORMASI BIROKRASI

      Standar Pelayanan Balitbangkumham
      Jenis Layanan & Fasilitas
      Maklumat Layanan
      Standar Operasional Prosedur
      E-SOP Balitbangkumham
      IPK dan IKM Balitbangkumham
      Survey Kepuasan Masyarakat
      Penanganan Pengaduan
      Reformasi Birokrasi Balitbangkumham
      PPID Balitbangkumham
      Ragam Laporan
      DIPA
IKUTI KAMI

Facebook Twitter
 
Instagram Youtube

LINK TERKAIT

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Website Resmi Puskeu Polri - 2021