TUNJANGAN KINERJA PERSONEL POLRI
 

Tunkin

TUNJANGAN KINERJA

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh pegawai di lingkungan Polri dalam melaksanakan tugas guna terwujudnya reformasi birokrasi. Pegawai di lingkungan Polri selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai di lingkungan Polri yang bekerja secara penuh dengan memperhitungkan kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja. Hasil penilaian kinerja terdiri atas penilaian kinerja bagi:
a. anggota Polri menggunakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK);
b. PNS menggunakan Penilaian Prestasi Kerja (PPK); dan
c. pegawai lainnya dilakukan oleh Kasatker pengguna.

Besaran indeks Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan memperhatikan pangkat/golongan, eselon/nivellering dan jabatan. Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan Polri yang:
a. tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan dari jabatan dinas Polri;
c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
e. telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bagi Pegawai pada Badan Layanan Umum.

Hari kerja di lingkungan Polri dalam 1 (satu) minggu setara dengan 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan:
a. 5 (lima) hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Jumat; atau
b. 6 (enam) hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi pegawai di lingkungan Polri apabila:
a. mendapat perintah untuk mengikuti tugas belajar;
b. menjalankan penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
c. sakit 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
d. cuti tahunan;
e. cuti melahirkan sampai dengan anak kedua;
f. cuti istimewa; dan
g. cuti haji, umroh, dan ibadah keagamaan lainnya.

Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri yang tidak memenuhi hari dan jam kerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja. Pengurangan Tunjangan Kinerja dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak hadir tanpa keterangan dalam bekerja dikurangi 3 (tiga) % per hari dari Tunjangan Kinerja;
b. tidak hadir dan tidak bekerja tanpa keterangan yang sah selama 1 (satu) bulan dikurangi 100%;
c. terlambat datang atau pulang sebelum waktunya dikurangi dengan ketentuan:
    1. terlambat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam dikurangi 0,5 (nol koma lima) % dari Tunjangan Kinerja; dan
    2. terlambat lebih dari 2 (dua) jam dikurangi 0,75 (nol koma tujuh lima) % dari tunjangan kinerja;
d. sakit lebih dari 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikurangi 0,5 (nol koma lima) % per hari; dan
e. cuti karena alasan penting dan izin tertulis dari atasan lebih dari 3 (tiga) hari yang diakumulasi dalam 1 (satu) bulan, dikurangi 1 (satu) % per hari;

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka:
a. penilaian capaian kinerja; dan
b. pengendalian pembayaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri.
Pengendalian pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan oleh:
a. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Polri;
b. Staf Sumber Daya Manusia Polri; dan
c. Pusat Keuangan Polri.



| Puskeu Polri
 
 
| Puskeu Polri
 
 
| Puskeu Polri
 
| Puskeu Polri