PELAKSANAAN RAPAT KERJA TEKNIS (RAKERNIS) FUNGSI KEUANGAN POLRI T.A. 2024
Labuan Bajo, 5 Juni 2024
Bertempat di Hotel Zasgo Labuan Bajo, Puskeu Polri selaku pembina fungsi keuangan di Polri melaksanakan Rapat kerja Teknis (Rakernis) fungsi Keuangan di Labuan Bajo dari tanggal 4 s.d. 7 Juni 2024. Puji Syukur kita panjatkan, saat ini kita semua berada di Labuan Bajo.
Kemarin pada saat pembukaan rakernis, pak Kapolri berkenan dengan apa yang sudah kita laksanakan satu tahun ini. Beliau mengapresiasi pekerjaan kita semua dan moto ‘Tepat’ yang kita gaungkan juga beliau tayangkan, ini menunjukkan bahwa beliau berkenan. Ini yang sepatutnya harus kita kembangkan terus.
Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan diantaranya Evaluasi Anggaran 2023, Evaluasi Laporan Keuangan dan Puskeu 2024. Kita selaku Pembina fungsi membantu implementasi TTE, setelah itu kita semua harus membangkitkan perhatian kaurkeu dan kasikeu terkait masalah ini. Saat ini kita membantu pada saat kick off karena ini peran kita sebagai Pembina fungsi, namun selanjutnya tugas satker masing-masing. Begitupun terkait sertifikasi PPK, PPSPM, silahkan disiapkan nama nama pelapis dari satker yang bersangkutan. Sebaiknya diajukan yang bukan pejabat struktural misalnya Kapolres karena berganti-ganti terus. Untuk pelatihan tahun ini diharapkan pelatihan calon calon ppk atau ppspm yang belum tersertifikasi. Kedepannya akan kita jadikan tanggungjawab masing-masing satker. Saat ini kita membantu mereka, tapi setelahnya akan kita serahkan ke satker masing-masing.
1. Evaluasi Anggaran 2023
- Realisasi belanja kita tahun ini cukup bagus.
- Rincian belanja perjenis belanja dan per sumber dana, kita sudah optimal di belanja pegawai dan belanja barang, belanja modal nya masih kurang .
- RMP digunakan untuk proyek2 pln pdn yang diputuskan oleh Kemenkeu yang mengeluarkan register. RMP sering terserapnya 50%, itu diluar kuasa kita namun menyebabkan serapan kita jadi rendah, selain itu juga sering meningkat realisasinya namun ditambahkan terus pagunya. Harapannya yang terkena AA (automatic adjustment) bisa di buka, namun jangan mepet2.
- Penyerapan dan realisasi untuk belanja pegawai sebagaian besar sudah sesuai dengan perencanaannya. Dibelanja modal pun kitab bisa merencanakan kapan dana akan ditarik. Sehingga rekan2 bisa memerintahkan kaurkeu agar koordinasi dengan ppk terkait penarikan anggaran khususnya untuk belanja modal kapan akan ditariknya. Jika penarikannya tinggi dibulan desember artinya perencanaannya loss.
- Selama setahun kemarin kita bisa melihat mana yang konsisten antara realisasi dengan perencanaannya.
- Dispensasi SPM kita jebol, itu harus menjadi perhatian kita.
- Capaian Prog Prioritas Nasional
Sertifikasi Profesi Anggota Polri hanya terserap 38,2%, harus menjadi perhatian kita.
- IKPA Polri
Nilai kita sedkit menurun 96,3.
Kemarin kapolri sudah cukup senang, namun kita masih rangking 2 dibawah kemenkeu. Jika kemenkeu tidak ikut maka kita juara 1.
Deviasi hal 3 DIPA nanti bobotnya dinaikkan dari 10 menjadi 15%.
- Capaian IKPA Polri kita masih rangking 2, PR kita untuk mempertahankan. Konsisten dengan tugas kita, jangan sampai berkurang.
- Sisi penyerapan anggaran sudah cukup basgus
- Indikator belanja kontraktual, sekarang kita berfokus pada bulan-bulan kedepan, seharusnya belanja kontraktual kita bisa dapat nilai 100 .
- Dispensasi SPM, tahun lalu kita jebol ada 130 spm yang diajukan ke djpb. Harusnya menjelang akhir tahun, kita semua sudah harus kumpulkan kaurkeu kita. Kurang dari 3 bulan sudah harus diingatkan.
- Capaian IKPA Tingkat Wilayah, tertinggi Polda Bali, terendah Malut. Ada sedikt perbedaan nilai yang dikeluarkan Kemenkeu dan Puskeu, nanti akan kita mitigasi, agar Kabid dal permasalahannya dimana jangan sampai ada masalah, karena berkaitan dengan perangkingan pada saat penerimaan pnghargaan dari kapolri.
- 55 ikpa terbawah (paparan) ada beberapa bidkeu yang termasuk didalamnya, rekan2 kabidkeu silahkan dibaca sendiri. Seharusnya di Polda usahakan bidkeu jangan yang terakhir, jangan jadikan direktif kapolri sebagai alasan, karena puskeu juga lebih besar.
2. Anev lapkeu Polri 2023.
Kita sudah resmi mendapatkan WTP namun blum diserahkan ke kita, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras rekan2 sehingga kita mendapatkan wtp ke yang 11x nya.
Masalahnya umumnya di operator, kita harus maklum karena mereka tidak dilatih khusus untuk menjadi operator laporan keuangan. Kini menjadi concern kita bagaimana meningkatkan kemampuan dan kualitas operator kita terutama operator-operator Sakti agar masalah-masalah (di paparan) ini tidak terjadi lagi.
3.Puskeu 2024
Hal- hal yang akan dilakukan puskeu pada tahun 2024 (paparan).
Penjelasan Paparan:
- Tanda Kesatuan, kita akan gunakan selama kita berdinas di keuangan. Track record kita bisa dilihat di sisdm, namun sehari-hari kita harus tunjukkan kita adalah orang keuangan.
- Kenapa lebah kenapa sarang lebah, rekan2 harus bisa menjawab. Jika ada yang tanya kenapa ada hewan, karena banyak satker lain yang yg tanda kesatuannya jg menggunakan hewan, contohnya burung hantu – Densus 88, Gajah – Puslitbang.
- Saat ini sedang proses ke pengajuan Kapolri (tanda kesatuan dan brevet bendahara).
- Brevet bendahara dipakai oleh yang sudah sertifikasi bendahara, ppk, ppspm, dan pejabat pengelola keuangan, Kapuskeu, Kabidkeu dan pada orang- orang yang berjasa pada kita bisa kita berikan, nanti akan ada rumusannya. Ini adalah suatu kebanggan bagi kita.
- Hymne keuangan, mars keuangan, sedang kami siapkan.
- Renstra, besok akan ada konsultan yang datang, silahkan berikan masukan kedepannya bidkeu akan seperti apa 5 tahun kedepan, termasuk ke Puskeu silahkan jika rekan2 punya pemikiran Puskeu kedepan seperti apa.
- Puskeu presisi, saya akan menjadikan single app keuangan dilingkungan Polri, namanya kedepan akan kita ganti menjadi ‘Akurat’.
Kedepan akan kita usulkan menjadi satu. Selain itu juga embedding Jitu ke App SISDM disertai modul absensi digital.
- Pengendalian IKPA, kedepan kita harus gaungkan zero dispensasi SPM, kita haramkan deviasi yang melebar dengan cara sebelum akhir updating rpd harus disiapkan, agar ada rapat pengendalian yang dilaksanakan per triwulan (kabdi dal) kita biat secara vicon sehingga sampai kapolres bisa ikut, kita gelorakan untuk tidak ada dispensasi spm dan mendorong penggunaan KKP.
- Ingat ditahun ini, ada reformulasi IKPA yang baru (dispensasi SPM, deviasi hal 3 dipa yang bobotnya ditambah, dan Penggunaan KKP) rekan-rekan juga sama buat kan rapat pengendalian agar nilainya betul-betul dapat kita kontrol.
- Untuk PIPK, rekan-rekan di wilayah agar fokus pada satu akun signifikan yang akan dikelola. Kita ingin tidak hanya dilaksanakan tapi juga membawa kita pada WTP.
- Rekan-rekan yang belum jelas dengan PIPK bisa melaksanakan sosialisasi dengan cara:
1. mengundang KPPN setempat atau mengundang personel dr Puskeu. Karena anggaran terbatas, gunakan pejabat keuangan setemat misalnya KPPN untuk implementasi masalah IKPA
2. memakai zoom jika perlu personel dr mabes.
3. Jika mengundang silahkan gunakan dipa masing2, karena di puskeu tidak cukup tersedia anggaran.
- Implementasi TTE, kita hanya membantu di awal, selanjutnya serahkan pada satker masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Kita hanya membantu di awal.
Opini WTP yang berkualitas terima kasih kinerja rekan-rekan sekalian, dipertahankan agar semakin baik. Tiap triwulan sunlapkeu manfaatkan sebaik2nya. Yang bisa diselesaikan tingkat bawah silahkan diselesaikan tingkat bawah.
- Terkait Pilkada, hibah rekan-rekan agar menjadi atensi kita semua, baik penerimaan dan pencatatannya.
- Kita laksanakan rakernis ini dengan gembira dan kembali dari sini kita lebih semangat dalam bekerja.
KEGIATAN
PUSKEU POLRI
